DIPA APBN 2012 dan Moratorium CPNS - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar berjanji akan mendorong pencairan dana APBN bisa lebih cepat dari biasanya. Tujuannya agar pemerintah daerah bisa memanfaatkan dana tersebut seefektif mungkin.
"Saya sudah meminta Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencari solusi, agar APBN bisa bergulir efektif selama minimal 10 bulan, yakni Februari – November. Dengan demikian birokrasi dapat bekerja efektif sepanjang tahun dan tidak ada wasting yang cukup lama," tutur Azwar dalam keterangan persnya, Sabtu (3/12).
Politisi PAN ini mengaku gelisah melihat kecilnya penyerapan anggaran di daerah, lantaran lambannya pencairan dana APBN. Selama ini, APBN terutama di daerah baru bisa cair paling cepat bulan Mei, bahkan ada yang Juni atau Juli. Artinya, ada waktu empat sampai enam bulan di awal tahun, birokrat di daerah tidak bekerja secara efektif."Bagaimana Pemda bisa bekerja maksimal kalau dana APBN belum cair," ujarnya.
Dampak keterlambatan pencairan dana APBN, selain menimbulkan kerawanan dalam penggunaan anggaran karena menumpuk di akhir tahun, masyarakat juga terkena dampaknya. Pasalnya, selama bulan Januari sampai Mei tidak ada belanja pemerintah, sehingga perekonomian masyarakat terganggu.
“Kalau waiting sekitar empat sampai enam bulan itu bisa dihilangkan, maka efektivitas birokrasi tentu akan semakin meningkat,” ujarnya.
Diapun mengimbau kepala BPKP mencari solusi, agar APBN bisa bergulir efektif selama minimal 10 bulan, yakni Februari sampai November. Dengan demikian birokrasi dapat bekerja efektif sepanjang tahun dan tidak ada waiting yang cukup lama. Sumber
"Saya sudah meminta Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencari solusi, agar APBN bisa bergulir efektif selama minimal 10 bulan, yakni Februari – November. Dengan demikian birokrasi dapat bekerja efektif sepanjang tahun dan tidak ada wasting yang cukup lama," tutur Azwar dalam keterangan persnya, Sabtu (3/12).
Politisi PAN ini mengaku gelisah melihat kecilnya penyerapan anggaran di daerah, lantaran lambannya pencairan dana APBN. Selama ini, APBN terutama di daerah baru bisa cair paling cepat bulan Mei, bahkan ada yang Juni atau Juli. Artinya, ada waktu empat sampai enam bulan di awal tahun, birokrat di daerah tidak bekerja secara efektif."Bagaimana Pemda bisa bekerja maksimal kalau dana APBN belum cair," ujarnya.
Dampak keterlambatan pencairan dana APBN, selain menimbulkan kerawanan dalam penggunaan anggaran karena menumpuk di akhir tahun, masyarakat juga terkena dampaknya. Pasalnya, selama bulan Januari sampai Mei tidak ada belanja pemerintah, sehingga perekonomian masyarakat terganggu.
“Kalau waiting sekitar empat sampai enam bulan itu bisa dihilangkan, maka efektivitas birokrasi tentu akan semakin meningkat,” ujarnya.
Diapun mengimbau kepala BPKP mencari solusi, agar APBN bisa bergulir efektif selama minimal 10 bulan, yakni Februari sampai November. Dengan demikian birokrasi dapat bekerja efektif sepanjang tahun dan tidak ada waiting yang cukup lama. Sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar