Berita Indonesia - Gaya hidup mewah anggota DPR RI dinilai sudah berlebihan. Diketahui, sejumlah anggota dewan saat ini memiliki masing-masing satu mobil Bentley yang nilainya mencapai Rp 7 miliar. Isu kepemilikan mobil Bentley oleh anggota dewan itu pertama kali terlontar dari politisi Partai Golkar Indra Jaya Piliang.
Saat menjadi pembicara dalam diskusi di Warung Daun Jakarta, Sabtu (12/11), Indra mengkritisi gaya hidup mewah yang dimiliki anggota-anggota DPR saat ini. "Ada anggota DPR punya mobil Bentley harganya Rp7 miliar, banyak yang punya (Toyota) Alphard, dan sebagainya," kata Indra ketika itu.
Setidaknya, ada tiga anggota dewan yang selama ini pernah mondar-mandir menggunakan mobil mewah asal Inggris itu. Tiga anggota DPR itu berinisial BS, berasal dari Partai Golkar, HH dari PDIP, dan RS dari Partai Demokrat.
Inisial BS yang dimaksud itu sudah jelas mengarah kepada anggota Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo. Saat dikonfirmasi, Bambang tidak membantah jika dirinya memiliki mobil Bentley dengan nilai miliaran rupiah. Menurut dia, Mobil Bentley itu dia beli pada awal tahun 2008. Sementara, dia baru dilantik menjadi anggota DPR pada Oktober 2009.
"Tahun 2009, juga sudah saya masukkan dalam Laporan Harta Kekayaan (LHK) di KPK. Apakah ada yang salah dengan itu," ujar Bambang saat dihubungi. Menurut dia, tidak perlu mengkaitkan-kaitkan kekayaan yang dimiliki anggota dewan dengan kinerja. Persoalan kinerja adalah sepenuhnya menjadi penilaian publik. Belum tentu anggota DPR yang tidak memiliki Bentley lantas memiliki kinerja baik.
"Apakah patokannya punya mobil, lantas anggota DPR itu tidak peduli pada perjuangan pro publik," kritik anggota Komisi III DPR itu. Menurut dia, semua itu berpulang pada kemauan keras untuk mengabdi dari masing-masing anggota dewan.
Bahkan, menurut Bambang, seharusnya politisi harus memiliki kehidupan yang mapan terlebih dahulu sebelum menjadi anggota dewan. Ini supaya dirinya lebih fokus dan tidak tergoda melakukan praktek korupsi. "Kalau sebaliknya, justru peluang melakukan korupsi lebih besar," ujarnya.
Bambang lantas mengkritisi adanya kemewahan dalam lelang penggantian kaca anti peluru mobil kepresidenan. Dalam lelang yang tercantum di situs resmi Sekretariat Negara itu, nilai anggaran negara yang dihabiskan mencapai Rp 700 juta. Menurut dia, perlu dikaji apakah benar sudah saatnya mengganti kaca anti peluru mobil kepresidenan.
"Setahu saya, garansi sparepart kaca anti peluru adalah 10 tahun," ujarnya. Sementara, sepengetahuan Bambang, mobil kepresidenan saat ini baru mulai dipakai pada tahun 2007, di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Jusuf Kalla.
Anggota DPR lain yang memiliki Bentley di antara koleksi mobilnya adalah politisi PDIP berinisial HH yang tak lain Herman Hery. Namun, Herman yang kerap datang ke Senayan dengan menumpang mobil hitam bernopol B 2663 BS itu merasa tidak ada yang salah dengan gaya hidupnya.
Herman menuturkan anggota DPR berasal dari latarbelakang yang bermacam-macam. Di antaranya pengusaha atau pebisnis sukses yang mempunyai perusahaan dan pabrik besar. Sehingga wajar saja bila mereka mampu membeli mobil atau rumah mewah.
"Saya tidak paham. Apa kalau jadi anggota DPR harus berlagak miskin? Kalau saya naik mobil mewah dan tinggal di rumah mewah, apakah itu dosa?" protesnya. Herman sendiri termasuk politisi yang berlatarbelakang pengusaha. Sejak 1995 sampai sekarang, anggota Komisi III itu adalah presiden komisaris PT Dwimukti Group. "Keluarga saya, orang tua saya itu businessman. Saya sendiri diciptakan tuhan sebagai businessman," kata pria kelahiran Ende, Flores, 26 November 1962, itu.
Menurut Herman, yang terpenting bagi anggota DPR adalah mengikuti aturan. Misalnya, sebelum menjadi pejabat negara membuat dan menyerahkan laporan harta kekayaan kepada KPK. Selama masih menjabat, laporan itu terus diperbaharui setiap tahun secara jujur. KPK yang menilai apakah perkembangan harta kekayaannya masuk akal atau bertambah secara pesat.
"Kalau ada pejabat melaporkan harta kekayaan Rp 5 miliar, tapi naik mobilnya Rp 6 milar, itu nggak cocok. Tapi, kalau melaporkan harta puluhan miliar terus naik mobil harga Rp 2 "3 miliar, pantas-pantas saja," ujar pria yang terpilih dari dapil NTT 2, itu.
Herman berharap publik tidak menyamaratakan semua anggota DPR. Seolah kalau ada anggota DPR yang terlihat kaya raya, itu diperoleh dari uang hasil korupsi. Akibatnya tak jarang ada anggota DPR yang berpura-pura menjalani gaya hidup sederhana. Herman merasa suasana semacam itu justru menumbuhkan hubungan yang tidak sehat antara wakil rakyat dengan konstituennya.
"Jangan sampai hanya demi pencitraan, berlagak miskin di depan rakyat. Yang penting kasih tahu secara fair kepada publik (lewat laporan harta kekayaan ke KPK, Red). Kalau punya bilang punya, tidak ya tidak. Yang penting asal muasalnya bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Dia menegaskan tidak ada aturan yang menyebut anggota DPR harus miskin atau hidup sederhana. Pada akhirnya, itu soal pilihan gaya hidup setiap orang. "Soal hidup yang hedon, borju, atau sederhana, ukurannya kan tidak jelas. Jangan menilai orang lain dengan stereotif miring," kata Herman. Dia menambahkan, justru ke depan idealnya politisi sudah mencapai kehidupan pribadi yang mapan atau kaya sebelum terjun ke dunia politik. "Supaya ketika memilih hidup sebagai politisi, sepenuhnya untuk mengabdi kepada bangsa. Tidak lagi macam "macam," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar